fokuskaltim.co - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim dan daerah lainnya, disarankan Kepala Biro Humas Setda Provinsi Kaltim M Syafranuddin menjalin kerja sama dengan perusahaan guna mempercepat pembangunan daerah.

Saat bertandang ke Sangatta, belum lama ini, ia menyebutkan kerja sama antara Pemkab dengan perusahaan tidak sebatas dalam penggunaan CSR tetapi bisa banyak seperti dalam pendataan kependudukan, kesehatan dan KB, peningkatkan SDM serta ketenagakerjaan.

Menurutnya jika kerja sama bisa dilakukan dengan baik, diharapkan gesekan antara perusahaan dengan masyarakat bisa ditekan. “Kalau Pemkab bisa menggandeng perusahaan, insyaallah masalah ketenagakerjaan, kependudukan dan kesehatan masyarakat bisa dituntaskan termasuk pendidikan,” ungkapnya.

Ia memberi contoh ketika perusahaan menerima pegawai yang diterima adalah benar-benar masyarakat di sekitar perusahaan yang dibuktikan dengan KTP elektronik. “Beberapa tahun lalu, ada kasus oknum sebuah pegawai perusahaan menggunakan KTP aspal, ketahuan setelah mau mengurus BPJS Ketenagakerjaan. Seandainya ada kerja sama, tentu kasus pemalsuan KTP tidak bakalan terjadi. Di sisi lain data penduduk akan tertata rapi,” ungkapnya.

Terkait ketenagakerjaan, Pemkab Kutim bisa meminta tanggung jawab perusahaan dalam meningkatkan kualitas calon tenaga kerja melalui kerja sama pemanfaatan Balai Latihan Tenagakera (BLK) bukan langsung merekrut tenaga kerja luar daerah.

“Ini saya kemukakan, di Kutim pernah terjadi adanya tenaga kerja yang didatangkan dari luar Kaltim yang belakangan terjadi masalah sehingga berdampak dengan masalah sosial lainnya. Jika ada kerja sama, maka perusahana akan tenang dan aman dalam berusaha. Demikian di bidang kesehatan dan KB,” bebernya usai penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Kaltim dengan Pemkab Kutim.