Top Picks
Murid SMAN 1 Sangatta Selatan Miliki Minat Baca Sangat Tinggi PU Fraksi PPP DPRD Kutim Terhadap Ranwal RPJMD 2021-2026 (II) Pemuda Nasyiatul Aisyiyah Kunjungi Dispora Kaltim Paripurna ke- 13 DPRD Kutim, Tanggapan Fraksi Terkait Raperda Pembentukan Susunan Perangkat Daerah dan Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Karya Tulis Ilmiah Salah Satu Perlombaan di MTQ Tingkat Kaltim ke-44 Jalin Silaturahmi, Pj Gubernur Kaltim Terima Kunjungan MUI

Faisal: Update Seluruh Saluran Media Milik Badan Publik

fokuskaltim.co - Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Prov Kaltim, Muhammad Faisal dalam paparannya, mengutip kalimat dari Presiden RI Joko Widodo.

"Alhamdulillah, dengan informasi yang terbuka, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, serta kerja sama antar semua pihak, kita bisa segera membuat kondisi kondusif dan terukur. Pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat, "ucap Kadis Kominfo Prov Kaltim  saat menjadi Narasumber kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta Sistem Pengaduan Online Rakyat (Lapor) , Selasa (8/3/2022).

Kutipan Presiden ini menjadi acuan dalam pengembangannya Keterbukaan Informasi Publik di Kalimantan Timur, Alhamdulilah tahun 2021 Kaltim mendapat peringkat 7 secara nasional , tegas Faisal.

Dalam kesempatan tersebut Faisal juga berpesan kepada Badan Publik Kabupaten Paser untuk mengupdate seluruh saluran media milik Pemerintah Kabupaten.

"Saluran media untuk mencari informasi, ini mempermudah masyarakat mendapatkan informasi, bukan berita saja, bisa dilihat, didengar dan di download oleh karena itu setiap OPD wajib update disemua media sosial," imbuh Faisal.

Lanjutnya,  ada beberapa kategori informasi yang wajib disediakan oleh Badan Publik antara lain Informasi Publik, Informasi Berkala, Informasi Serta Merta dan Informasi Setiap Saat.

Diakhir paparan Faisal memberikan pesan kepada Diskominfo Kabupaten Paser untuk memperkuat pemahaman PPID terhadap UU, Per KI dan Perda yang ada tentang KIP serta memperkuat portal PPID sebagai pintu informasi yang dikelola seluruh OPD dan menjalankan monitoring dan evaluasi terhadap PPID Pelaksana.

Baca Juga