Top Picks
Jumat Berkah Besok, Pasangan Mahyunadi-Kinsu Akan Daftar Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutim di KPU Awali Rangkaian Erau 2022 Dengan Prosesi Besawai Benda Pusaka dan Ziarah Makam Bupati Jalan Sehat Bersama Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Berau Sekwan DPRD Kaltim Hadiri Rakor LHR APIP RKA 2024 hingga 2025 Dapat Rekomendasi BPK Kaltim, Bupati Minta OPD Segera di Tindak Lanjuti Bertolak Ke Bali, Gubernur Kaltim Penuhi Undangan Presiden Bahas Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia

Perjuangan DBH Sawit, DPRD Kutim Sambut Positif

Fokuskaltim.co - Semangat juang Gubernur Kaltim Isran Noor dalam memperjuangkan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) komoditas minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), mendapat respon positif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim).

Faizal Rachman, Legislator PDI-Perjuangan itu menilai, DBH Sawit akan memberikan dampak yang baik bagi daerah. Termasuk Kutim sebagai salah satu daerah penghasil sawit di Kaltim yang belum maksimal mendapatkan timbal balik.

“Ya, luar biasa. Kami tentu menyambut baik” papar Faizal, Senin (7/11/2022).

Meski demikian, Faizal menyebut tuntunan DBH sawit, bukan baru mengemuka seperti saat, melainkan sudah diperjuangkan dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan dirinya sebagai wakil rakyat pernah menyuarakan hal tersebut ke Gubernur Kaltim.

“Pada saat dilantik, salah satu program kami yaitu melakukan kunjungan ke Pak Isran. Termasuk saya menyampaikan Pak Gubenur,” paparnya.

“Provinsi-provinsi lain sudah mulai ‘menggelitik’ untuk menyampaikan tuntutan DBH Sawit, dan Alhamdullilah baru mulai 2022,” sambungnya.

Sebagai informasi, Pemrov Kaltim sebagai salah satu inisiator pembagian DBH Sawit untuk daerah. Bersama 22 provinsi penghasil sawit lainnya, Kaltim mendesak pemerintah pusat untuk memberikan DBH dari sektor sawit. Seperti DBH lain dari sektor batu bara, migas, dan tembakau.

Usulan DBH Sawit ini, akhirnya diakomodir pemerintah pusat melalui Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). (Adv)

Baca Juga