fokuskaltim.co - Hari pertama kegiatan South South Knowledge Exchange di Brasilia Palace Hotel,  Brasil, Selasa (2/5/2023), Gubernur Kaltim H Isran Noor dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menghadiri Forum Diskusi 3 Negara Indonesia, Brasil dan Congo.

Diskusi membahas berbagai upaya dalam program penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di masing-masing negara.

South South Knowledge Exchange benar-benar menjadi pertukaran pengetahuan negara-negara berkembang atau juga dikenal sebagai negara-negara selatan global.

"Pemerintah Provinsi Kaltim hadir di forum ini untuk belajar bagaimana pengalaman Pemerintah Brasil dan Pemerintah Congo dalam implementasi program penurunan emisi yang memberikan kontribusi bagi pendapatan negara dan masing-masing provinsi yang terlibat dalam program tersebut," kata Gubernur Isran Noor dalam forum diskusi tiga negara tersebut.

Menurut Gubernur Isran Noor, sangat wajar bila Indonesia belajar kepada Pemerintah Brasil dan Congo, karena  Negeri Samba itu memiliki hutan tropis terluas di dunia yakni Hutan Amazon. Mereka juga memiliki komitmen tinggi dalam upaya penurunan emisi karbon dan telah lama mendapat perhatian World Bank.

Kaltim sendiri menjadi provinsi pertama di Indonesia, bahkan di kawasan Asia Pasifik yang berhasil melaksanakan program penurunan emisi karbon  melalui Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF CF).

Di Indonesia, kompensasi dana karbon dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan. 

"Mudah-mudahan bermanfaat ilmu dari mereka (Brasil dan Congo). Terutama manfaat keuangan bagi daerah-daerah yang memiliki kepedulian besar dalam upaya melakukan  penurunan emisi karbon dengan menjaga hutan, mencegah deforestasi dan degradasi hutan. Seperti yang sudah dilakukan Kaltim,"  tegas Gubernur Isran Noor.

Gubernur Isran Noor juga berkesempatan menyerahkan cinderamata khas Kaltim untuk perwakilan Pemerintah Brasil dan Congo.

Narasumber pada diskusi ini adalah pejabat Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kementerian Keuangan,  perwakilan Pemerintah Brasil dan Congo. (Adv/Diskominfokaltim)