Top Picks
Diduga Limbah Tambang Rusak Sawah, Warga Adukan ke DLH dan DPRD Kutim Peringati HANI 2025, DPK Bontang Ajak Masyarakat Kompak Lawan Penyalahgunaan Narkotika Hadiri Wisuda STIENUS Sangatta, Bupati Ardiansyah Berharap Lahir Seorang Pengusahawan Pembangunan Jalan Ring Road Jalan APT Pranoto - Jalan AW Syahrani di Proyeksikan Lanjut Tahun Depan Beberkan Tantangan dan Peluang Ekonomi Kreatif, Dispar Rumuskan Kebijakan Lima Tahun Mendatang Genjot Infrastruktur, Pemkab Berau Gelontorkan Rp 63 Miliar di Segah

Pj Gubernur Kaltim Apresiasi Dashboard Data Diskominfo

fokuskaltim.com - Dalam era teknologi informasi yang semakin maju, keberadaan data, penting dalam menggerakkan perkembangan dan pengambilan keputusan yang tepat.

Oleh karena itu, Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mengapresiasi Diskominfo Kaltim yang telah memiliki dashboard data.

"Saya apresiasi Kominfo miliki dashboard data yang bagus kita bisa melihat processing ke depan," ungkap saat menjadi pembicara pada Talksow Gubernur Menyapa di RRI Samarinda, Kamis (9/11).

Lebih lanjut, Akmal menyatakan bahwa salah satu permasalahan saat ini adalah apakah data yang dimiliki sudah sesuai dengan data yang diberikan atau sudah sesuai dengan data yang dimiliki oleh desa. Jika data tidak sesuai, maka kita akan menghadapi kesulitan di masa mendatang.

Menurutnya, perlu adanya kesamaan data antara desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Terlalu sering, kita memiliki sudut pandang yang berbeda.

"Saya baru-baru ini mendampingi Presiden ke Kutai Barat, dimana Bupati mengatakan ada sekitar 10.000 orang warga yang belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena mereka tidak memiliki surat keterangan pindah dari daerah asalnya. Namun, setelah melakukan penelusuran, ternyata tidak sebanyak itu," ujarnya.

Akmal menjelaskan bahwa pencatatan sipil sudah cukup baik, sehingga perlu adanya klarifikasi data. Jika pejabat publik terus-menerus menyampaikan data tanpa bukti yang jelas, ini akan menjadi masalah di masa depan.

Oleh karena itu, penting ada kesamaan data antara provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. Jika ada desa dengan rumah-rumah yang tidak layak huni, kita perlu tahu di mana lokasinya, siapa pemiliknya, siapa kepala keluarganya, dan bagaimana kondisinya.

Data tersebut harus juga sama di tingkat kecamatan, kabupaten, atau kota, serta harus sesuai dengan tingkat nasional, sehingga dapat mengalokasikan dana secara efektif, baik pada tingkat nasional maupun di tingkat kabupaten. Data ini sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat sasaran.

"Kemaren kita telah melakukan pendekatan data desa persisi, nanti saya akan rilis,"tegasnya. (Adv/DiskominfoKaltim)

Baca Juga