Top Picks
Resmi Dilantik, H.Ahlang Edi Pimpin Kadin Kutim Amplang Ikan Tenggiri, Camilan Khas Samarinda Puang Nasir Kembali Menyebarluaskan Perda Bantuan Hukum Kepada Warga Kelurahan Berbas Pantai Buntut Unjuk Rasa Driver Ojol, Dishub Kaltim Minta Aplikator Patuhi Regulasi Kalahkan Pesut Tonkcool Difinal, Hitrost Juara I Afkab Open Tournament 2022 Kutim Bangga !!! Kutim Terima Undangan Perayaan 70 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia dan Finlandia

Tanggapan Fraksi Demokrat Terkait Dua Raperda Usulan Pemerintah Kutim

Fokuskaltim.co – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Abdi Firdaus, secara langsung menyampaikan pandangan umur Fraksi Demokrat terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Kutim tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Raperda Ketertiban Umum.

Menurut Fraksi Demokrat, Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran sangat diperlukan. Sebab, wilayah Kutim sering terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, minimnya armada pemadam kebakaran juga menjadi kendala bagi Dinas Pemadam Kebakaran Kutim dalam megoptimalkan pemadaman api.

"Kami menyarankan agar dilakukan penambahan anggaran terhadap Dinas Kebakaran. Selain untuk menambah armada, juga membantu menyediakan pompa air manual di setiap desa. Karena alat yang ada di masing-masing kecamatan sangat terbatas," tegasnya dalam Rapat Paripurna DPRD Kutim Ke-25. Rabu (15/05/2024).

Dicontohkan, kebakaran yang terjadi di Kecamatan Bengalon beberapa waktu lalu, Atas kejadian itu menelan seorang korban. Menurut Abdi, salah satu penyebabnya lantaran minimnya alat pemadam di wilayah tersebut.

"Untung ada perusahaan yang cukup membantu memadamkan api, sehingga tidak banyak korban. Untuk itu," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kutim Joni juga menginginkan agar usulan Fraksi Demokrat bisa dimasukkan dalam raperda yang tengah dibahas itu. Sebab, semuanya menyangkut dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

"Kami di legislatif siap saja, asalkan pemerintah mengajukan apa saja yang menjadi kebutuhannya," singkat Joni. (ADV)

 

 

 

 

View 588

Baca Juga