FOKUSKALTIM, BERAU - Pemerintah Kabupaten Berau menjadi salah satu daerah yang masuk dalam upaya percepatan rehabilitasi mangrove melalui Program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) yang dilakukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Republik Indonesia. Program ini disosialisasikan langsung kepada stakeholder terkait pada pertemuan yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, Muhammad Said, di Ballroom Hotel Bumi Segah Tanjung Redeb, Selasa (12/11/2024)

Kepala Kelompok Kerja Edukasi Sosialisasi BGRM RI, Suwignya Utama, mengatakan pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove dilakukan melalui upaya memulihkan, meningkatkan dan mempertahankan untuk mewujudkan pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan. sehingga diperlukan dukungan dan peran para pihak antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, Akademisi, NGO, Masyarakat, dan pihak lain yang terkait. 

Suwignya, mengatakan pertemuan ini digelar dalam rangka membangun kesepahaman bersama, meningkatkan dukungan dan komitmen para pihak serta menghimpun partisipasi masyarakat dalam percepatan rehabilitasi mangrove. BRGM melaksanakan program ini dengan beberapa pendekatan yang dilakukan secara bertahap. Di kabupaten Berau rehabilitasi mangrove ditargetkan dilaksanakan seluas 1.318 hektare yang tersebar di 6 kecamatan dan 12 desa atau kampung.

Sekretaris Daerah, Muhammad Said, atas nama Pemerintah Kabupaten Berau menyambut baik program rehabilitasi mangrove sebagai bagian upaya menjaga kelestarian ekosistem mangrove. Sehingga sosialisasi ini menurutnya sangat penting untuk menyatukan persepsi dan membangun kolaborasi bersama, agar program yang dijalankan benar benar memberikan nilai manfaat baik bagi lingkungan maupun masyarakat di sekitarnya.

"Program ini bisa berjalan dengan kolaborasi dari seluruh stakeholder dan utamanya masyarakat harus ada kontribusi kongkrit yang mereka rasakan manfaatnya,” jelasnya. (baca juga: Pemkab Gelar Pra Konsultasi Publik RTRW Berau)

Untuk itu Muhammad Said berharap sebelum program ini dijalankan, dapat benar benar dilakukan pemetaan dengan melibatkan perangkat pemerintahan, tidak hanya kabupaten, tetapi juga kecamatan dan pemerintahan kampung. Terlebih masyarakat di kawasan mangrove yang terlibat langsung dalam kegiatan ini. “Saya berharap program ini benar benar memberikan manfaat ke masyarakat dan dapat terus berkelanjutan,” ujarnya. (*/adv/pro)