fokuskaltim.com - Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025-2029 mencatatkan 64 program prioritas, termasuk 26 program baru. Namun, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti adanya beberapa perangkat daerah, seperti Sekretariat DPRD dan badan pengelola rumah sakit daerah, yang belum terakomodasi dalam daftar indikator program prioritas. Menurutnya, hal ini menjadi perhatian serius dalam memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah bersifat inklusif dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

“Perencanaan dari RPJMD penting dievaluasi agar proses perencanaan lebih inklusif, adil, dan menyeluruh. Jangan sampai program yang menyentuh langsung masyarakat malah tertinggal. Kita perlu evaluasi dan penyelarasan menyeluruh,” ujar Hasanuddin dalam sebuah wawancara di Samarinda.

Ia menambahkan bahwa RPJMD harus dapat menjadi landasan yang lebih baik dalam menjawab tantangan pembangunan yang terus berkembang di Kaltim.

Hasanuddin juga menekankan bahwa visi besar “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas 2045” harus menjadi panduan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Ia berpendapat, dokumen RPJMD bukan hanya sekadar rencana teknis, tetapi juga harus dapat menjadi peta jalan yang jelas menuju tercapainya tujuan jangka panjang tersebut.

Dalam konteks ini, Hasanuddin mengajak seluruh pihak terkait untuk lebih menguatkan program-program prioritas yang berorientasi pada kepentingan rakyat kecil, seperti program “Gratis Pol” (pendidikan dan kesehatan gratis) dan “Gas Pol” (program percepatan pembangunan berbasis sektor unggulan dan inklusivitas ekonomi kerakyatan).

“Gratis Pol dan Gas Pol adalah bentuk nyata bahwa pembangunan harus memihak pada rakyat kecil. Ini harus menjadi roh dalam RPJMD kita,” tegas Hasanuddin. (Adv/DPRDKaltim)