Top Picks
Pemkab Kutim Tingkatkan Kesiapan Rumah Sakit untuk Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Hikmah Positif Guru di Balik Pandemi Covid-19 Ala Disdik Kutim Orang Tua Berperan Penting Untuk Tumbuhkan Minat Baca Anak Baharuddin Desak OPD Pemprov Kaltim Menindaklanjuti Laporan BPK Optimalkan Sektor Pertanian, Diskepang Kutim Gelar FDG Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Hilirisasi dan Modernisasi Akhir Oktober, Agenda Reses Pertama Anggota DPRD Kaltim Periode 2019-2024

Sinergi Eksekutif dan Legislatif Kunci Sukses Pembangunan Daerah

fokuskaltim.com - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa sinergi yang kuat antara lembaga eksekutif dan legislatif merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

 

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat bergantung pada kekompakan dan keharmonisan antara pemerintah daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif), yang masing-masing memiliki peran vital dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

 

Hasanuddin menegaskan bahwa sebuah atmosfer kemitraan yang saling menghargai dan menunggu satu sama lain sesuai kewenangan sangat diperlukan untuk suksesnya pembangunan di Kalimantan Timur, yang dikenal juga dengan nama Benua Etam.

 

“Kita ingin menciptakan atmosfer kerja yang harmonis, seimbang, dan saling menguatkan. Tidak ada dominasi. Semua saling melengkapi sesuai tupoksi dan kewenangannya masing-masing,” ujar Hasanuddin dalam pernyataannya.

 

Sebagai contoh konkret dari pentingnya kerjasama antara eksekutif dan legislatif, Hasanuddin mengapresiasi kerja sama yang terjalin antara tim perangkat daerah dan DPRD dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Ia menekankan bahwa salah satu elemen penting dalam proses tersebut adalah memasukkan pokok-pokok pikiran DPRD ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

 

“Pokok-pokok pikiran DPRD itu adalah suara rakyat. Mereka lahir dari proses reses, kunjungan lapangan, forum diskusi, dan Musrenbang dari tingkat desa hingga provinsi. Semua aspirasi tersebut harus diakomodir secara transparan dan akuntabel,” lanjut Hasanuddin. (Adv/DPRDProvKaltim)

Baca Juga