fokuskaltim.com - Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam mengelola anggaran tahun 2026 setelah Dana Bagi Hasil (DBH) diperkirakan turun dari Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun. Penurunan ini menjadi tantangan besar karena dana tersebut harus dibagi ke 10 kabupaten/kota se-Kaltim, sementara kebutuhan program prioritas seperti pendidikan gratis tetap harus dipenuhi.

Penurunan DBH sebesar Rp2 triliun yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2026 disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Menurutnya, kondisi ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan hati-hati agar pelayanan publik, terutama program strategis, tidak terganggu.

“Ini adalah tantangan serius karena DBH harus dibagi ke 10 kabupaten dan kota, sehingga efisiensi menjadi kunci utama,” ujarnya dalam wawancara di Samarinda, akhir pekan lalu.

Hasanuddin menegaskan bahwa salah satu program prioritas yang wajib dipertahankan adalah pendidikan gratis atau yang dikenal dengan istilah Gratispol. Program ini menjadi tulang punggung pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kaltim dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) nasional.

“Pendidikan adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda. Program Gratispol sangat penting untuk meningkatkan kualitas SDM dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi,” katanya.

(Adv/DPRDProvKaltim)