fokuskaltim.com - Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Guntur, menyoroti potensi besar sektor alat berat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hingga kini belum dimanfaatkan secara maksimal. Dalam pernyataannya, Guntur menegaskan bahwa aktivitas pertambangan dan konstruksi di Kaltim menyimpan peluang fiskal yang strategis, namun belum digarap dengan serius oleh pemerintah daerah.

 

“Kalau kita di Komisi II, secara otomatis mendukung setiap upaya meningkatkan PAD yang sah. Kami terus mendorong agar potensi dari sektor alat berat ini bisa digarap lebih serius,” ujar Guntur kepada wartawan.

 

Menurutnya, sektor alat berat—yang banyak digunakan dalam kegiatan pertambangan batu bara dan proyek infrastruktur besar di Kalimantan Timur—harus dikawal lebih ketat melalui pengawasan dan pendataan yang terintegrasi. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara Komisi II dan Dinas Pendapatan Daerah untuk menutup celah kebocoran penerimaan pajak.

 

“Ke depan kita bersama mitra kerja, khususnya Dinas Pendapatan Daerah, akan memperkuat pengawasan dan pendataan. Jangan sampai PAD kita bocor karena kelalaian dalam pengelolaan sektor ini,” tambahnya.

 

Guntur menekankan bahwa pendapatan dari pajak alat berat bukan sekadar tambahan dana, tapi bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah. Ia menyebutkan bahwa kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan daerah, terutama dalam bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, semakin meningkat dari tahun ke tahun.

“Kita tahu bahwa pembangunan butuh dana. Kalau sektor ini dikelola dengan baik, tidak hanya PAD meningkat, tapi juga memperkuat kemandirian fiskal daerah,” tegas legislator yang dikenal vokal dalam isu ekonomi daerah tersebut.

 

Lebih lanjut, Guntur menyerukan perlunya transparansi dan integritas dalam tata kelola pajak daerah. Ia menilai bahwa kerja sama erat antara legislatif dan eksekutif adalah kunci agar potensi pajak alat berat tidak hanya menjadi angka di atas kertas, melainkan terealisasi secara nyata.

 

“Intinya, kita ingin agar semua potensi yang sah untuk PAD bisa dioptimalkan. Komisi II akan terus mengawal dan memastikan ini berjalan,” tutup Guntur, memberi sinyal bahwa DPRD Kaltim tidak akan tinggal diam melihat potensi fiskal yang terabaikan.

(Adv/DPRDProvKaltim)