fokuskaltim.com - Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur menjadi sorotan tajam Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Reza Fachlevi, pada awal Juni 2025 di Samarinda.

 

Ia menilai kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.

 

Dengan proyeksi penurunan APBD tahun 2026 menjadi Rp18 triliun—turun Rp3 triliun dari tahun sebelumnya—pemerintah daerah dituntut tidak hanya bergantung pada pendapatan pusat dan PAD.

 

Reza mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kinerja fiskal daerah yang berpotensi melambat jika tidak diimbangi dengan strategi inovatif dalam mencari sumber pendapatan alternatif.

 

“Mengingat kondisi tersebut, kami menilai Pemerintah Provinsi Kaltim tidak boleh hanya terpaku pada sumber pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dari pemerintah pusat saja,” ujarnya kepada awak media.

 

Penurunan APBD ini dinilai bisa menghambat program-program pembangunan yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Meski demikian, Reza menyatakan Fraksi Gerindra tetap mendukung penuh program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur, yakni “gratis pol” dan “jos pol”, yang disebutnya sebagai motor penggerak pembangunan strategis.

 

“Kami melihat program-program ini sangat strategis dan memiliki potensi besar untuk mendorong kemajuan Kaltim,” tegasnya.

 

Namun, menurut Reza, dukungan terhadap program tersebut harus disertai dengan langkah penyesuaian realistis terhadap kondisi ekonomi dan kapasitas fiskal daerah. Ia menekankan bahwa setiap program dan kegiatan dalam RPJMD harus dirancang berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan aktual.

 

“Setiap program dan kegiatan harus disusun berdasarkan perubahan kondisi terkini agar pelaksanaannya tepat sasaran, efektif, dan membawa hasil nyata bagi masyarakat,” kata Reza.

 

Sebagai langkah antisipasi, Reza mendorong Pemprov Kaltim untuk lebih agresif menggali potensi pendapatan daerah yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini mencakup optimalisasi sektor-sektor produktif, peningkatan efisiensi belanja, dan pemanfaatan investasi swasta untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta layanan publik.

 

(Adv/DPRDProvKaltim)