Fokuskaltim.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung pendapatan asli daerah (PAD). Selama ini kontribusi BUMD dinilai masih belum optimal, padahal peluang bisnis terbuka lebar, terutama di sektor pertambangan batu bara serta minyak dan gas (migas).

Hal tersebut disampaikan langsung, Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud (Harum), saat executive meeting bersama jajaran perusahaan tambang dan migas, di Jakarta. Kamis (26/6/2025).

“BUMD harus dilibatkan dalam berbagai kegiatan bisnis, mulai dari perdagangan, logistik, hingga layanan perbankan. Dengan begitu, PAD kita bisa meningkat dan manfaatnya kembali ke masyarakat,” ujarnya.

Sebagai langkah nyata, ia mengajak perusahaan menggunakan layanan Bankaltimtara untuk keperluan operasional, seperti pembayaran gaji dan pembiayaan modal kerja. Selain itu, sejumlah BUMD lain seperti PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS), PT Migas Mandiri Pratama (MMP), Jamkrida Kaltim, dan PT MBS juga siap bermitra.

Ia juga menekankan pentingnya menggali potensi pajak daerah. Misalnya, pajak alat berat. Dari total 7.415 unit yang beroperasi di Kaltim, baru sekitar 2.800 unit yang tercatat resmi. Pajak kendaraan, air permukaan, mineral, dan bahan bakar juga dinilai masih memiliki ruang besar untuk dioptimalkan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai langkah ini sangat strategis. Menurutnya, meski Kaltim menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara, kesejahteraan masyarakat daerah masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi PAD.

Dukungan juga datang dari kalangan pelaku usaha. Grup tambang ITM, misalnya, menyatakan kesiapan berkontribusi dengan memanfaatkan lahan pasca tambang sebagai kawasan pendukung ketahanan pangan.

“Pertemuan hari ini bukan sekadar diskusi, melainkan titik awal menyatukan langkah bersama untuk menjadikan Kaltim lebih mandiri, adil, dan sejahtera,” tegas Gubernur Harum menutup pertemuan itu. (ADV)

 

 

 

 

 

 

 

Views 581