Ramadhani
fokuskaltim.co - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) mendukung percepatan pembangunan pendukung Pelabuhan Laut Kenyamukan Sangatta yang menjadi salah satu rute tol laut Nasional.
Hal ini diharapkan karena Pelabuhan Laut Kenyamukan dinilai dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan tersedianya lapangan pekerjaan dan mempercepat pergerakan barang masuk dan keluar Kutim.
Kebijakan Pemerintah Pusat menjadikan Kutim sebagai salah satu rute tol laut di kawasan timur Indonesia dinilai sangat menguntungkan daerah. Apalagi kewenangan penuh pengelolaan Pelabuhan Kenyamukan telah dimiliki Pemkab Kutim setelah surat hibah dari Pemerintah Pusat melalui Dirjen Perhubungan ditandatangani Presiden RI Joko Widodo.
“Kami akan memperjuangkan bagaimana Pelabuhan Kenyamukan ini bisa diwujudkan sesuai dengan komitmen pemerintahan sekarang, untuk pembangunan yang lebih baik. Kalau bisa sebelum jabatan kami berakhir di priode ini atau di 2024 Pelabuhan Kenyamukan sudah bisa peroperasi,” ucap Ramadahani.
Untuk tunggakan Pemkab Kutim terkait masalah pembebasan lahan, Ramadahani mengatakan, masih berkisar Rp 99 miliar.

Untuk APBD Kutim Tahun Anggaran (TA) 2011 telah melakukan Survey Investigation Design (SID) dan dalam melaksanakan pembangunan fisik mengalokasikan anggaran TA 2011 – 2013 sebesar Rp 261.497.821.000 untuk sisi laut (dermaga dan trestle) dengan MYC-I dan TA 2013 – 2016 sebesar 47.862.217.000 (reklamasi sisi darat 2,4 hektar) juga dengan MYC-II.
Selanjutnya, untuk APBN dari Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut telah mengalokasikan anggaran TA 2011 – 2012 sebesar Rp 64.416.033.500 dan untuk pembangunan causeway (500 x 6) M2 dan reklamasi (50 x 50) M2. (Red).
