fokuskaltim.co - Fraksi Partai Persatuan Pembanguan (PPP) DPRD Kutai Timur (Kutim) berpandangan, perlunya peninjauan kembali terkait faktor sosiologis, anggaran politis dan kondisi geografis daerah dalam pembentukan desa pemekaran.

Dalam Raperda Desa Pemakaran, terdapat 11 desa yang akan dimekarkan, antara lain Desa Pinang Raya, Bukit Pandan Jaya, Sekurau Atas, Tepian Raya, Tepian Madani, Tepian Budaya, Kerayaan Bilas, Parianum, Kelinjau Tengah, Jabdan, dan Desa Miau Baru Utara.

“Diperlukan peninjauan kembali terkait faktor sosiologis, anggaran politis, geografis daerah dan adanya kesiapan yang matang dalam membentuk desa-desa tersebut,” ujar Jubir PPP, Hj. Fitriyani diruang sidang utama DPRD Kutim, Selasa (04/05/2021).”

Meski demikian, Fraksi PPP secara umum mendukung Raperda pembentukan desa tersebut demi pemerataan pembangunan.

“Namun kami juga Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengapresiasi rencana tersebut untuk pemerataan pembangunan masyarakat dengan adanya pembentukan desa ini,” tutur Hj Fitriani.

Fraksi PPP juga berharap, pembentukan desa yang baru dapat menjadi ikon, yang mampu menopang desa-desa lainnya dalam hal pertahanan.

“Diharapkan bisa menjadi desa tangguh bencana dan bersifat mandiri,” ucap Hj Fitriani. (Adv).